KONSEKUENSI TAK MEMBANGUN PLTN

Sampai 2020 idealnya Indonesia memerlukan tambahan kapasitas pembangkit -di luar yang sedang dibangun- sebesar 40 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi rasio elektrifikasi melebihi 90 persen, atau pertumbuhan 9 persen per tahun.

Dilihat dari skalanya persoalan penyediaan listrik terbesar adalah di Jawa-Bali yang memerlukan tambahan kapasitas 70 persen nasional yaitu lebih 25 ribu MW sampai 2020. Jika memperhitungkan sampai 2030 kebutuhan tambahan kapasitas Jawa-Bali sekitar 80-90 ribu MW. Energi primer yang dapat dimanfaatkan untuk tambahan kapasitas di Jawa Bali adalah panas bumi, gas alam, dan batu bara yang didatangkan dari luar Jawa-Bali.

Cadangan energi setempat yang ada sangat terbatas yaitu panas bumi yang kira-kira berpotensi paling banyak 4.000 MW, dan tenaga air dari sumber yang kecil-kecil dengan potensi tersisa maksimum 1.000 MW. Alternatif pemanfaatan gas alam tampaknya kecil sekali, karena sampai saat ini untuk pembangkit yang sudah ada, dan yang sedang dibangun saja pasokan gasnya sulit disediakan. Energi primer lainnya yang mungkin adalah memanfaatkan gas alam cair (LNG), baik dari sumber domestik ataupun impor. Jika menggunakan LNG dengan harga pasar saat ini yang sudah mencapai USD9 per MMBTU maka biaya produksi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) akan jatuh pada kisaran US$10 sen per kilowatt jam, yang tidak kompetitif terhadap pembangkit tenaga batu bara, dan nuklir.

Dengan kondisi keberadaan energi primer seperti tersebut, maka untuk keperluan penyediaan listrik di Jawa-Bali tenaga air, panas bumi, dan gas alam ataupun LNG [untuk peaking] paling banyak adalah 20 persen. Ini berarti 80 persen lagi yaitu sekitar 60-70 ribu MW lagi jika sama sekali tidak membangun PLTN, maka pilihan satu-satunya tinggal PLTU. Karena cadangan batu bara ada di luar Jawa-Bali, ada dua opsi yang mungkin dikembangkan. Pertama, membangun PLTU mulut tambang di Sumatra, dan mengirim listriknya ke Jawa.

Opsi ini layak terutama jika menggunakan batubara kalori rendah dan memerlukan pembangunan transmisi arus searah [High Voltage Direct Current: HVDC] karena jaraknya yang jauh sekitar 700 kilometer. Karena transmisinya memerlukan ROW yang cukup lebar kemungkinan untuk opsi ini hanya 3-4 lokasi masing-masing 3000-4000 MW. Opsi kedua adalah mendatangkan batu bara dari Kalimantan dan Sumatra. Saat ini sudah ada 14 lokasi PLTU, empat sudah beroperasi. Tambahan kapasitas 60 ribu MW idealnya memerlukan 20 lokasi. Jika sebagian dilakukan pengembangan di lokasi yang sudah ada, masih diperlukan sekitar 15 lokasi baru lagi.

Persoalan yang akan dihadapi adalah pengadaan lahan berikut sarana pelabuhan, dan permasalahan lingkungan khususnya kualitas udara akibat debu dan cendawan asap. Jika demikian, konsumsi batu bara untuk ketenagalistrikan yang saat ini 30 juta ton per tahun, pada 2030 akan mencapai 300 juta ton per tahun. Jumlah tersebut sangat besar. Perlu pengkajian lebih dalam apakah cadangan terbukti mencukupi, apakah mungkin ditransportasikan secara lancar dan aman. Melihat rasio cadangan dan produksi, dengan tingkat produksi seperti sekarang saja penyediaan energi primer maksimum hanya aman dalam waktu 30 tahun saja.

Jika tingkat produksi atau konsumsinya lebih tinggi penyediaan energi primer lebih tidak aman lagi. Dengan demikian jelas bahwa jika mengandalkan batu bara saja, pasokan dan cadangan energi primer dalam negeri tidak aman. Ancaman fluktuasi dan melonjaknya biaya produksi, juga bakal terjadi. Guncangan harga minyak yang sewaktu-waktu terjadi, tetap akan mempengaruhi harga batubara dan gas alam. Hal ini berpotensi mengganggu perekonomian, baik karena kenaikan harga listrik ataupun keperluan subsidi yang sewaktu-waktu membengkak. Karena itu, PLTN sangat dibutuhkan.

Mempelajari pengalaman negara lain seperti China , pembangunan PLTN pertama dari mulai keputusan membangun sampai beroperasi memakan waktu minimal 10 tahun. Berati jika sekarang kita putuskan untuk membangun, paling cepat PLTN beroperasi pada 2018.Makin lambat pembangunannya, semakin besar ancaman penyediaan listrik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah telah menetapkan rencana pembangunan PLTN.

Tentunya pemerintah telah memiliki pertimbangan dalam membuat keputusan tersebut. Selanjutnya para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, DPR, para ahli energi dan nuklir, cendekiawan, dan generasi muda perlu duduk bersama menyepakati kapan PLTN pertama Indonesia beroperasi. Pemangku kepentingan terpenting adalah generasi muda yang berusia di bawah 25 tahun. Generasi yang sekarang sudah di atas 50 tahun kemungkinan besar tidak akan merasakan konsekuensi yang terjadi jika PLTN tidak dibangun.

Kita harus mencegah adanya penyesalan kelak setelah 10-20 tahun mendatang yang nanti bisa menghadapi kenyataan penyediaan listrik tidak aman, biaya produksi mahal dengan mengatakan kenapa generasi ayah atau kakeknya dulu tidak membangun PLTN. Jika diputuskan membangun PLTN, kiranya dapat dilakukan pengamanan terhadap risiko yang dikhawatirkan, dengan belajar dari negara yang sudah berpengalaman.

Kita dapat mengikuti konsep yang telah diterapkan Korea Selatan dan China yaitu memilih dan menetapkan satu saja disain standar PLTN untuk dibangun secara serial berturut-turut. China memiliki 11 reaktor PLTN yang sudah beroperasi, 5 reaktor dalam pembangunan, dan telah merencanakan pembangunan 30 reaktor dalam 15 tahun ke depan masing-masing 1000 MW.

Kemudian, dipilih PLTN dengan teknologi yang sudah teruji dan terbukti aman, dan yang mendapat lisensi dari regulator di negara asalnya. Kita perlu dan boleh khawatir terhadap risiko PLTN, tapi jangan sampai harus membayar mahal di masa datang yang karena ketakutan sampai membuat keputusan yang tidak tepat. Mungkin perlu kita renungkan apa yang dikatakan Franklin D. Rosevelt: "What we have to fear is the fear it self". Oleh: Herman Darnel Ibrahim Ketua Komite Nasional Indonesia Dewan Internasional Sistem Tenaga Listrik Besar.
Sumber : Koran Jurnal Nasional Kamis, 12 Juni 2008, Hal. 10 Kol. 2)