Pentingkah SIR dan SIKR ?

Teman-teman sejawat radiografer se-Indonesia mungkin masih ingat saat saya posting mengenai apa itu SIR (surat Izin Radiografer) dan SIKR (Surat Izin Kerja Radiografer). Nah penting ngga sih sebenarnya itu semua ? Belum lama saya mendapat info mengenai pentingnya SIR dan SIKR untuk mendapatkan TBR, bagaimana ulasannya....

SIR dan SIKR sebenarnya sudah diwajibkan oleh pemerintah sejak Permenkes No. 357 Tahun 2006 di buat. Saya masih ingat ketika saya berjumpa dengan Ketua Umum PARI Pusat (H. Abdul Gamal Sukaryono, Dipl.Rad, SKM, M.KKK) di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat, beliau mengatakan bahwa PARI Pusat telah mengajukan penundaan mengenai pengurusan SIR dan SIKR untuk seluruh radiografer se-Indonesia selama satu tahun. Itu berarti jatuh tempo penundaan sampai dengan akhir 2007. Alasan PARI Pusat menunda hal tersebut adalah karena belum adanya perangkat yang jelas tentang bagaimana Uji Kompetensi itu dilaksanakan. Sekarang sudah Tahun 2008, artinya tidak ada alasan lagi penundaan tentang pembuatan SIR dan SIKR.

Namun sampai saat ini, PARI Pusat setahu saya belum pernah memberi surat atau instruksi tentang tata cara pembuatan SIR dan SIKR terutama mengenai Uji Kompetensi nya. Hal ini membuat para Pengurus Daerah (Pengda) PARI mengambil inisiatif untuk melaksanakan sendiri Uji Kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya SIR dan SIKR di beberapa propinsi seperti Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat (baru propinsi tersebut yang saya tahu krn ada laporan dari kawan-kawan di sana). Ini berarti penerbitan SIR dan SIKR berjalan secara parsial tidak serentak.

Fenomena yang cukup mengejutkan adalah, belum lama saya mendapatkan telepon dari seorang radiografer yang melaporkan bahwa untuk mendapatkan Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) untuk PNS yang baru diangkat di Medan, ternyata harus melampirkan SIR dan SIKR. Nah lho.... berarti sudah mulai banyak Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah menerjemahkan SIR dan SIKR sebagai sebuah persyaratan kepegawaian buat radiografer sebagaiman halnya SIK untuk perawat dan apoteker. Kalau kita sampai saat ini belum juga bertindak untuk mengupayakan agar SIR dan SIKR bisa terbit, kasihan adik-adik kita yang baru diangkat sebagai PNS saat mengurus masalah TBR nanti. Memang tidak semua propinsi memberikan persyaratan yang sama seperti di Medan, tetapi saya yakin lama kelamaan akan mulai banyak daerah yang memberi syarat seperti ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mohon kepada Pengurus Daerah PARI Jawa Tengah, Yogyakarta atau Jawa Barat untuk bisa berbagi mengenai teknis pelaksanaan Uji Kompetensi dan Prosedur Penerbitan SIR dan SIKR yang selama ini sudah berjalan di Daerahnya masing-masing. Ini buat kepentingan bersama agar daerah lain bisa segera mengikuti langkah postif yang Bapak/Ibu Pengurus Daerah PARI telah jalani selama ini. Bapak/Ibu pengurus Daerah PARI dari propinsi yang sudah menerbitkan SIR dan SIKR bisa mengirimkan bahan-bahan nya ke e-mail saya di nova_rahman@yahoo.com. Saya akan tulis sumber nya untuk dibaca oleh radiografer se-Indonesia.

Mari kita dukung percepatan program SIR dan SIKR secara bersama-sama...

regards,

nova